Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Pemrintah

Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Pemrintah
Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Pemerintah

Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Pemrintah

Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Pemerintah

Perlindungan hukum adalah

suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fingsi hukum yaitu, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemamfaatan dan kedamaian.

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntuturan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju dari hukum yang berkeadilan, ketertiban, kepastian, kemamfaatan hukum dan kedamian. Pada prinsipnya ini adalah menwujudkan kebahagian dari manusia, dan lingkungannya.

Pengertian Perlindungan hukum menurut para ahli

  1. Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
  2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
  3. CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun
  4. Arti penting pengawasan terhadap pemerintah

Bersamaan dengan perkembangan konsep Negara hukum modern yang mengutamkan kepentingan seluruh rakyat. Di Eropa Barat dikembangkan pula konsep Negara kesejahteraan. Dalam konsep Negara kesejahteraan, tugas pemerintah sangat luas meliputi hamper seluruh aspek kehidupan warganya. Pemerintah berperan aktif dalam pergaulan sosial dan diberi tugas menyenggarakan kepentingan umum.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas public, pengawasan merupakam salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimilasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern.

  1. Konsep Pengawasan Ombudgmen terhadap pelayanan public

Pada sistem pengawasan ombudgmen, partisipasi adalah prasyarat penting dan menjadi hal yang utama untuk menjaga tujuannya yaitu menwujudkan good governance. Ombudgmen di Indonesia bertugas untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadilan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyenggaraan peradilan yang efesien dan professional termasuk proses peradilan yang independen sehingga dapat dijamin tidak aka nada keberpihakan


Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/

Comments are closed.