Inflasi Jabar Terkendali

Inflasi Jabar Terkendali

Inflasi Jabar Terkendali

Inflasi Jabar Terkendali
Inflasi Jabar Terkendali

BANDUNG-Inflasi Jawa Barat pada tahun 2017 diperkirakan masih dalam kisaran 4 ± 1%

namun risiko kenaikan administred prices dan volatile food tetap perlu diwaspadai.

Berbagai risiko tersebut antara lain bersumber dari peningkatan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan tekanan administred prices dan berlanjutnya efek La Nina yang dapat mengganggu kestabilan pasokan pangan.

Mengantisipasi berbagai risiko di atas, koordinasi Bank Indonesia

dengan Pemda Jawa Barat melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan melalui berbagai program kerja strategis pengendalian inflasi yang meliputi penguatan perumusan kebijakan pengendalian inflasi, meningkatkan kerja sama antar daerah melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan mengaktifkan SRG yang pasif, capacity building calon pengelola dan perluasan cakupan integrasi sistem SRG dengan Pasar Lelang Komoditas (PLK), penguatan sistem informasi harga pangan di Jawa Barat (e-Priangan) berbasis mobile apps dengan penambahan fitur merchant page.

Kemudian mengembangkan Kampung Peduli Inflasi, dengan memperluas lokasi percontohan Kampung Peduli Inflasi yaitu di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta difokuskan kepada komoditas pangan strategis dan sinergitas pengembangan ekonomi daerah dengan kolaborasi bersama program cluster ketahanan pangan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan inflasi Jawa Barat masih akan terkendali pada rentang target sasaran inflasi sebesar 4 ± 1% di tahun 2017.

Untuk diketahui inflasi Jawa Barat tahun 2016 terkendali pada level

yang cukup rendah dan stabil yakni 2,75% (yoy). Terkendalinya inflasi pada level tersebut tidak terlepas dari terkendalinya kelompok administred price (0,04%) dan terjaganya core inflation (2,32%) ditengah peningkatan tekanan inflasi volatile food (7,17%).

Terjaganya inflasi di tahun 2016 ini tidak terlepas dari berbagai upaya koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam tatanan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat melalui program kerja PROPER KAHIJI UTAMA. jo

 

Baca Juga :