Dampaknya pada Tata Ruang Wilayah dan Kota

Dampaknya pada Tata Ruang Wilayah dan Kota

Dampaknya pada Tata Ruang Wilayah dan Kota

Dampaknya pada Tata Ruang Wilayah dan Kota
Dampaknya pada Tata Ruang Wilayah dan Kota

Pada akhir abad ke-20 globalisasi industri

telah membawa dampak yang luar biasa pada perkembangan sosial ekonomi maupun fisik kota dan wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya permintaan lahan untuk kawasan industri dan permukiman-permukiman baru, sebagai konsekuensi kian meningkatnya penanaman modal, khususnya modal asing, dalam sektor-sektor industri, jasa, dan properti.

 

Hal ini sangat mudah dimengerti karena industri manufaktur maupun properti

keberadaannya sangat mengelompok di kota-kota besar dan wilayah sekitarnya, karena fasilitas fasilitasnya berada di sana. Akibatnya kota-kota besar di Jawa, seperti Jabotabek,Gerbang kertasusila dan Bandung Raya, mengalami perkembangan yang luar biasa. Mudah pula dimengerti kalau secara fisik perkembangan yang terjadi adalah pada bagian tepi (outskirts) kotakota besar tersebut, karena faktor ‘kemudahan’ dalam memperoleh lahan yang lebih murah.

Kawasan pusat kota secara besar-besaran juga mengalami pergeseran fungsi, dari pusat industri manufaktur menjadi pusat kegiatan bisnis, keuangan dan jasa. Industri manufaktur bergeser ke arah tepi kota. Permukiman di pusat kota beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, supermall, perkantoran dan sebagainya, sedangkan permukiman begeser ke arah pinggir kota. Namun demikian perlu dicatat bahwa perkembangan kegiatan industri di tepi kota-kota besarmerupakan industri yang bersifat footloose, yakni jenis industri yang keterkaitannya dengan bahan baku lokal serta perekonomian lokal sangat lemah, misalnya industri-industri barang elektronik, garmen, sepatu dan sebagainya, dimana bahan bakunya dipasok dari luar negeri. Keterkaitan dengan ekonomi lokal hanya sebatas penyediaan tenaga kerja murah.

 

Tidak mengherankan pula kalau arus migrasi menuju kota-kota besar

semakin meningkat, terutama buruh wanita yang bekerja di industri-industri tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan pertambahan pesat penduduk di kota-kota tersebut, terutama dibagian tepinya (Firman, 2003). Untuk kasus Jabotabek, hal tersebut ditunjukkan dengan sangat tingginya laju pertambahan penduduk di kabupaten dan kota sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok. Sementara itu pertambahan penduduk di Kota Jakarta sendiri relatif sangat kecil, bahkan Sensus Penduduk 2000 memperlihatkan bahwa laju pertambahan penduduk wilayah Jakarta Pusat selama kurun 1990-2000 menunjukkan angka yang negatif (BPS, 2000).

 

Fenomena tata ruang lainnya yang dapat diobservasi saat itu bahkan hingga kini adalah

konversi lahan pertanian subur di pinggiran kota menjadi kawasan industri dan permukiman baru. Hal ini terjadi pada skala besar-besaran dan tidak terkontrol, sementara rencana tata ruang wilayah hanya sebagai macan kertas. Konversi ini bahkan terjadi di kawasan yang berfungsi lindung, seperti Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) dan Bandung Utara. Rencana tata ruang dalam kenyataannya sangat dikendalikan oleh para developer, yang hanya beorientasi pada bisnis lahan ketimbang pengembangan tata ruang wilayah. Pada saat itu pemerintah kota dan kabupaten maupun badan Pertanahan nasional (BPN) seolah-olah tidak berdaya menghadapi tekanan dari developer. Suatu contoh adalah rencana pengembangan permukiman yang kontroversial di Jonggol, yang direncanakan untuk menjadi pusat pemerintahan nasional. Namun demikian, pada akhirnya rencana kontroversial ini dibatalkan pemerintah.

 

Wujud tata ruang perkembangan wilayah dan kota di Jawa 

ditandai dengan semakin intensifnya hubungan kota-desa. Perbedaan kota dan desa secara fisik semakin tidak jelas. Demikian juga kegiatan sosio-ekonomi masyarakat perdesaan tidak selalu indentik dengan agraris (pertanian), tapi sudah merupakan suatu campuran dengan kegiatan bukan pertanian. Kehidupan masyarakat perdesaan juga diwarnai dengan semakin berkembangnya kegiatan off-farm employment. Hal ini dikarenakan semakin terbukanya kesempatan-kesempatan kerja di luar pertanian, sementara sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki tidak memungkinkandijadikan sebagai gantungan kehidupan sepenuhnya. Dapat pula diamati bahwa perkembangan sosioekonomi serta fisik kawasan-kawasan tepi kota telah membentuk kecenderunganperkembangan sabuk (belt) wilayah perkotaan yang menghubungkan kota-kota besar, seperti misalnya sabuk Jakarta-Bandung; Semarang-Solo-Yogyakarta; Semarang-Surabaya dan lainnya.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/