BIDANG/LAPANGAN HUKUM TATA NEGARA

BIDANG/LAPANGAN HUKUM TATA NEGARA
gelobal

BIDANG/LAPANGAN HUKUM TATA NEGARA

gelobal

  •  Pengertian

Berdasarkan analisis dari pengertian yang dikemukakan oleh para pakar asing maupun dari dalam negeri, kiranya menambah wawasan untuk memahami apakah yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara tersebut. Dari analisis sejumlah definisi oleh para pakar, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

  1. 1.Hukum Tata Negara merupakan hukum publik, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan struktur negara dan mekanisme pemerintahan.
  2. Hukum Tata Negara memuat norma hukum yang mengatur organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan.
  3. Hukum Tata Negara mengatur hubungan antara pemegang kekuasaan dan individu sebagai warga negara.
  4. Hukum Tata Negara memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut.

Penggunaan istilah ini selain dipengaruhi oleh kebiasaan dalam dunia akademik dan praktik, tetapi dipengaruhi pula oleh kondisi hukum positif di negara masing-masing. Lebih dari itu dipengaruhi pula oleh dasar-dasar serta nilai dan aspek filosofis dalam negara tersebut. Hal ini ada kaitannya pula dengan keragamannya perumusan definisi pengertian yang dirumuskan oleh para pakar yang terikat oleh kondisi masing-masing.

Di Indonesia istilah Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) masih bertahan dan ditopang dengan kondisi yang ada serta perkembangan dalam dunia akademik maupun praktik yang masih membedakan kedua lapangan kajian hukum ini.

Berikut ini perlu diperhatikan bahwa Hukum Negara, yaitu yang objeknya negara terdiri dari HTN dan HTUN. Seperti telah dikemukakan bahwa untuk hal tertentu kedua lapangan hukum ini sulit untuk dibedakan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka studi hukum secara makro. Namun, dapat dikemukakan bahwa ciri utama dari HTN memuat norma-norma hukum yang mengatur tentang struktur organisasi negara dan mekanisme pemerintahan. Berbeda dengan kaidah hukum publik lainnya yang mengatur kepentingan umum kaitannya masih dengan perilaku manusia. Silakan Anda pelajari gambar di atas.

Dalam rangka studi Hukum Tata Negara akan dihadapkan kepada perlunya membedakan antara tugas dan lapangan HTN dan HTUN sehingga bagi yang akan melakukan studi dapat memilih dan menempatkan perhatian pada sasaran pembahasan yang tepat. Dengan demikian, diharapkan memiliki ketepatan secara yuridis.

  1. Ruang Lingkup dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu – Ilmu Sosial lainnya

Logemann dalam hukumnya HTN Staatrecht van Indonesia het formele system HTN mencakup susunan dari jabatan, penunjukan mengenai jabatan, tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinan, kebenaran dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, batas wewenang dan tugas dari jabatan beberapa daerah dan yang dikuasainya, hubungan antar lembaga dan hubungan antara jabatan dan pejabat.

Ruang lingkup HTN menurut Usep Ranawijaya adalah ketentuan hukum administrasi negara sebagai bagian dari organisasi negara bertugas melaksanakan yang ditetapkan pokok-pokoknya oleh badan ketatanegaraan yang lebih tinggi dan ketentuan hukum mengenai organisasi negara lainnya.

Pendekatan metodologi HTN terdiri dari dua yaitu:

  1. Melihat fenomena HTN sebagai masalah yang objek kajiannya yuridis konstitusional, atau validitas kebenaran.
  2. Pendekatan yang tidak terbatas pada yuridis konstitusional lebih luas dan bersifat multi disiplin.
  3. Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia
  4. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

      Undang-undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaiman termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

      Paham ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai luhur beragama menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya

  • 2.    Negara Hukum dan “The Rule of Law”.

         Bentuk pemerintahan Indonesia adalah ‘Republik’. Disebut Republik, dan bukan Kerajaan / monarchi, karena pengalaman bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan, penuh didliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan, besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun, sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Republik. Karena itu, falsafah dan kultur politik yang bersifat ‘kerajaan’yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalisme, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia modern. Bangsa Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintah “res publica”.

            Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum  (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan ( Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

        Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan itu sendiri sesuai dengan prinsip ‘the Rule of Law, and no Rule of Man’, yang sejalan dengan pengertian nomorcratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.

            Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokok berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalahnegara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat).

  • 3.    Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

            Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat (democratie). Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.

       Prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itulah, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokratis (demosratische rechtsstaaf) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai paham kedaulatan Tuhan

  1. 4.   Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan.

              Kedaulatan rakyat (democratie) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwkilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Mahkamah Agung yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

           Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintah dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi legislative), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi control) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat, itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

            Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksana referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undan-Undang dasar pasal 28. Namun demikian, prinsip kedaulatan yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai  dengan prinsip demokrasi perwakilan. Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaanya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi.

  • 5.    Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances

            Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertical ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Karena itu prinsip yang dianut disebut-sebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan / devision or distribution of power.

            Akan tetapi, dalam Undang-Undang dasar ini, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dilimpahkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances.

            Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat    tetapi Majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif  berada di tangan Presidan dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden yang tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara seperti sebelumnya. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh Mahkamah yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

            Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan lembaga yang tersendiri disamping fungsinya sebagai rumah penjelmaan seluruh rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah harus dibedakan hakikatnya dan prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota kedua dewan itu. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berdiri sendiri, disamping terdiri alas kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan struktur parlemen Indonesia, terdiri alas tiga pilar yaitu MPR, DPR, dan DPD (trikameral) yang sama-sama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan pelaksana kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip ‘checks and balances’.  Dengan adanya prinsip ‘checks and balances’ ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga yan bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

  • 6.    Sistem Pemerintah Presidensil

              Pertama dalam sistem pemerintahan presidentil ini, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintah. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan Presiden.

                Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan  karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.

           Ketiga, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam hal demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggung jawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, menurut prosedur hukum tata negara, sebelum proses hukumnya (pidana) dapat diteruskan untuk diselesaikan menurut prosedur peradilan pidana.

           Keempat, dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen.

            Kelima, para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Akan tetapi, karena pentingnya kedudukan para Menteri itu, maka kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri tidak boleh bersifat mutlak, tanpa control parlemen.

            Para menteri adalah pemimpin pemerintah dalam bidangnya masing-masing. Merekalah yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintah sehari-hari. Karena itu, para Menteri hendaklah bekerja sama yang seerat-eratnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu, dalam mengangkat Menteri, meskipun tidak mengikat, Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan pendapat’ Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, susunan kabinet dan jumlah menteri yang akan diangkat, karena berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan oleh Presiden ‘dengan persetujuan’ Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan para Menteri dengan seenaknya.

            Keenam, untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidential sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkunga cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur penegakan hukum, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur prtahanan negara.

            Meskipun keempat lembaga tersebut berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi dalam menjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Untuk menjamin hal itu, maka pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

            Pemberhentian para pejabat tinggi pemerintah tersebut tanpa didahului dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan terbukti bersalah dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat tetap karena melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur dengan undang-undang.

  1. Sumber Hukum Positif Hukum Tata Negara Indonesia

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia Terdiri atas:

  1. Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara.
  2. Sumber hukum formil 
  3. a) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.

  1. b) Ketetapan MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

  1. c) UU/PERPU

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

  1. Dalam arti material, peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  2. Dalam arti formal, keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum.
  3. d) Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

  1. e) Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

  1. f)Peraturan pelaksana lainnya

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  1. g) Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

  1. h)Traktat

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).


Recent Posts

Comments are closed.